“Pemerintah jangan anak emaskan asing, lokal juga mampu” Pro-kontra Starlink di Indonesia

CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menjawab pertanyaan wartawan usai meluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).
CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menjawab pertanyaan wartawan usai meluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).


Penyedia jasa internet lokal intervensi tanggapan pemerintah yang terkesan “menganakemaskan” Starlink, bisnis internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk.
Pengamat menilai pemerintah harus mendorong usaha iklim yang adil dan mengawasi lalu lintas data Starlink, agar ancaman keamanan nasional tidak muncul.

Musk meluncurkan layanan Starlink di Denpasar, Bali, pada Minggu (19/05), bertepatan dengan peresmian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses internet bagi sejumlah puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Masuknya Starlink ke pasar retail Indonesia segera menjadi bahan perbincangan hangat publik, termasuk di media sosial.

Pebisnis lokal menyoroti strategi “jual rugi” Starlink, yang berdiskusi akan menimbulkan persaingan tak sehat.

Pengamat pun mengingatkan pemerintah untuk mengawasi lalu lintas data Starlink, agar layanannya tidak digunakan kelompok teroris atau separatis sehingga menimbulkan ancaman keamanan nasional.

Sementara itu, pemerintah menyatakan Starlink telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Pengawasan dan evaluasi pun akan dilakukan secara berkala atas operasi mereka.

Ilustrasi Starlink, layanan internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk.
Ilustrasi Starlink, layanan internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk.

Apa itu Starlink?

SpaceX, perusahaan transportasi antariksa milik Elon Musk asal Amerika Serikat, mulanya mengirimkan 60 satelit ke orbit rendah bumi pada Mei 2019 dan meluncurkan layanan internet Starlink pada Oktober 2020. Pada 20 Mei lalu, Musk mengatakan melalui akun X-nya bahwa jumlah pelanggan Starlink telah menyentuh 3 juta, yang tersebar di 99 negara (termasuk Indonesia).

Starlink mengeklaim paket internet `’Standar” untuk kategori ”Perumahan”-nya memiliki kecepatan unduh dengan kisaran 25-100 Mbps. Sebagai perbandingan, layanan internet satelit Satria-1 milik Indonesia dibanderol Rp2,5 juta per bulan dengan kecepatan 3-20 Mbps. Sekilas, kecepatan yang ditawarkan Starlink terlihat superior dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia. Namun, kata Heru, masyarakat harus memahami bahwa kecepatan yang ditawarkan Starlink menggunakan kisaran, dengan model “up to“ atau “hingga“ angka tertentu.

Ilustrasi Starlink, layanan internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk.
Ilustrasi Starlink, layanan internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk.

Sejak kapan Starlink masuk ke Indonesia?

Jadi, saat itu satelit Starlink diizinkan berlabuh secara khusus di Indonesia untuk mendukung layanan jaringan tetap tertutup Telkomsat, bukan masyarakat umum. Pada 6 Maret 2023, Telkomsat meneken nota kesepahaman dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sehingga membuka peluang kerja sama dengan para anggota APJII untuk memanfaatkan teknologi Starlink via Telkomsat.

Dua izin itu adalah sebagai ISP dan penyelenggara layanan very small aperture terminal (VSAT) – perangkat untuk menerima data dari dan mengirim data ke satelit. com mencatat situs Starlink mulai memasarkan paket internet “Perumahan“ untuk konsumen Indonesia, dengan biaya langganan bulanan Rp750rb.

Pada awal Mei, Starlink mulai menampilkan rincian harga untuk paket-paket internet lainnya, yaitu “Jelajah“ dan “Kapal“, masing-masing dengan biaya langganan bulanan terendah Rp990rb.

Elon Musk lantas datang ke Denpasar, Bali, untuk meluncurkan layanan Starlink pada 19 Mei, sekaligus meneken kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses internet bagi sejumlah puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

“Diharapkan [dengan kerja sama ini] mereka dapat akses internet yang layak sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas yang ada di daerah perkotaan.

Apakah Starlink telah memenuhi seluruh syarat operasi?

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan PT Starlink Services Indonesia (SSI), anak usaha Starlink, telah “memenuhi berbagai kewajibannya” untuk mendapat izin operasi di Indonesia.

Izin operasi itu khususnya adalah untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui very small aperture terminal (VSAT) dan layanan akses internet (ISP).

Dalam prosesnya, PT SSI disebut telah mendapat hak labuh dan izin stasiun radio angkasa, serta berkomitmen membangun pusat operasi jaringan (NOC) untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas data, mengawasi gangguan, dan sebagainya.

“[Starlink] berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi dan lalu lintas data, termasuk persyaratan terkait dengan keamanan dan penegakan hukum,” kata Budi saat konferensi pers daring, Jumat (24/5).

Budi mengatakan Starlink pun telah mulai menyiapkan kantornya di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, katanya, akan melakukan evaluasi atas operasi Starlink tiap tiga bulan sekali untuk mengecek seluruh komitmen Starlink, entah soal pengadaan kantor, perekrutan tenaga kerja lokal, kerja sama dengan penyedia jasa internet domestik, dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Secara khusus, Budi bilang telah meminta Starlink membuka layanan untuk menampung berbagai keluhan pelanggan di Indonesia.

Customer service harus ada di Indonesia. Kalau enggak ada, nanti komplain-komplain, pemalsuan, penipuan, bisa banyak gitu loh. Yang rugi Starlink sendiri dan masyarakat juga [merasa] tertipu,” ujar Budi.

“Kita juga paham bahwa dalam ekosistem bisnis telko ini kan keluhan pelanggan juga harus kita perhatikan.”

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan Starlink telah "memenuhi berbagai kewajibannya" untuk mendapat izin operasi di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan Starlink telah “memenuhi berbagai kewajibannya” untuk mendapat izin operasi di Indonesia.

Keluhan soal harga layanan Starlink

Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “mengaku kaget melihat harga paket Standar” untuk kategori pelanggan Perumahan Starlink yang sebesar Rp750rb.

Namun, kali ini pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada strategi harga Starlink, yang pembeli dapat merusak pasar industri ISP di dalam negeri, dan mengambil langkah untuk melindungi pemain lokal.Apalagi, layanan fixed broadband di perkotaan hadir dengan harga lebih terjangkau dibandingkan paket Standar Starlink, rata-rata antara Rp100rb.

Heru Sutadi, direktur eksekutif Indonesia ICT Institute, mengatakan memang ada kekhawatiran soal potensi predatory pricing atau strategi jual rugi dari Starlink, yang bisa menimbulkan persaingan tidak sehat.

Telkomsel dan XL Axiata, penyedia layanan seluler yang juga memiliki lini bisnis fixed broadband, berharap pemerintah menc kompetisi yang setara atau kompetisi yang adil untuk semua, termasuk dengan memastikan Starlink memenuhi seluruh kewajiban pajak dan non-pajak yang ada.

pemerintah harus bisa memfasilitasi agar Starlink diwajibkan bekerja sama untuk layanan B2C dan B2B melakukan kontrol terhadap struktur tarif Starlink.

Sehingga tidak berpotensi mengancam keberlangsungan usaha telekomunikasi nasional, kata Henry Wijayanto, Kepala Divisi Komunikasi Eksternal XL Axiata.

Bramono, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Telkomsel, optimistis layanan fixed broadband IndiHome Telkomsel tetap unggul dibandingkan Starlink, khususnya di wilayah perkotaan.

“Oleh karena itu, untuk kawasan perkotaan yang memerlukan koneksi internet yang stabil, andal, dan cepat.

Telkomsel melalui layanan fixed broadband IndiHome hadir menawarkan solusi yang lebih sesuai,” kata Saki.

Sementara itu, Steve Saerang, Kepala Divisi Komunikasi Korporat Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan perusahaannya tidak melihat Starlink sebagai kompetitor.

Sementara itu, Heru dari Indonesia ICT Institute mengatakan bila pemerintah sulit menunjukkan keberpihakan pada pemain lokal, harus ada “kesetaraan”..Dengan demikian, seluruh penyedia layanan internet harus memenuhi kewajiban yang sama dan tidak ada yang diistimewakan.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*