Kiat agar Tak Kehilangan Hak Pilih

Sosialisasi hak pilih dalam pemilu 2024 dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga ke tingkat kelurahan seperti terlihat di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perkiraan data penduduk potensial pemilih (DP4) untuk Pemilu 2024 sebanyak 206.689.516 penduduk, sedangkan untuk pilkada serentak 2024 sebanyak 210.505.493 penduduk. DP4 menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).
Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Anggi Muliawati (26) merasa risau, khawatir kehilangan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2024. Hingga enam pekan menjelang pemungutan suara, 14 Februari 2024, karyawan salah satu perusahaan swasta di Jakarta itu belum mendapatkan kepastian, apakah bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak.

”Sepertinya saya tidak bisa pulang untuk mencoblos karena menjalankan tugas saat 14 Februari,” ujar Anggi di Jakarta, Rabu (3/1/2024) petang.

Nama Anggi telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Ia terdaftar sebagai salah satu pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Kelurahan Siluman, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun, kemungkinan besar, ia tidak bisa mencoblos di TPS asal karena harus bertugas di hari pemungutan suara. Setelah bertanya-tanya kepada teman-temannya, Anggi memutuskan untuk mencoblos di Jakarta. Pindah memilih menjadi satu-satunya cara agar ia tak kehilangan hak pilihnya.

Tentu Anggi bukan satu-satunya pemilih yang terhalang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, tidak sedikit warga yang tak bisa mencoblos di TPS yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebabnya beragam, mulai dari menjalankan tugas, dirawat di rumah sakit, menjalani hukuman di penjara, tidak ada waktu, hingga tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halaman. Padahal, konstitusi mengamanatkan, semua warga negara harus mendapatkan jaminan untuk menunaikan hak untuk memilih.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kemudahan bagi pemilih yang tak bisa memberikan suaranya di TPS asal, yakni dengan mengajukan pindah memilih. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, KPU memfasilitasi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdaftar. Mereka bisa datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU kabupaten/kota asal dan tujuan untuk mengurus form A surat pindah memilih. Ketika mengurus pindah memilih, pemilih harus menunjukkan KTP-el, bukti terdaftar sebagai pemilih di DPT, serta bukti dukung alasan pindah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*